Polda DIY Didesak Segera Selesaikan Kasus Kekersan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Ryantono PS
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Anggota Komisi IV DPR RI Dapil DIY H Djuwarto dan Ketua Sub Komisi Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai mendesak Polda DIY segera menyelesaikan kasus kekerasan di Yogyakarta.
Mereka datang ke Mapolda DIY terkait beberapa kasus kekerasan seperti penyerangan di Wisma Santi Darma, Penembakan Rumah Caleg Lestanta Budiman, dan kasus lainnya yang belum selsai.
Ditemui wartawan di lobby Mapolda DIY, Djuwarto berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus penembakan di rumah lestanta Budiman agar aksi serupa tidak terjadi kembali. Ia hendak bertemu dengan Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut.
Lantaran Kapolda sedang tidak ditempat, Djuwarto tetap mengungkapkan aspirasinya dan menemui Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Kris Erlangga Aji Widjaya. "Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga jangan dikotori dengan hal-hal mengotori keberadaan. Wilayah DIY merupakan daerah isitimewa," jelas Djuwarto sebelum masuk ke ruangan Kombes Pol Kris Erlangga.
Seandainya kasus ini bisa segera terungkap, Polda bisa menjadi contoh baik untuk daerah lain dalam mengungkap aksi kekerasan. Ia berpendapat sudah saatnya penegak hukum bersikap responsif. Ia ingin menyampaikan kasus ini ke rekannya di Jakarta sampai sidang paripurna.
Senada, Ketua Sub Komisi Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai berharap Polda bisa segera menemukan motif dari penyerangan yang terjadi seperti di Wisma Santi Darma Bendungan, Sidoagung, Godean, minggu (27/10) lalu.
Ia mendesak hal tersebut lantaran khawatir hal ini akan menjadi bola liar dan menyebabkan hal yang sama terjadi di kota lainnya. "Kami kesini untuk menanyakan beberapa kasus seperti Tobing, penembakan, udin," terangnya kepada wartawan, Kamis (14/11) di Lobby Mapolda DIY.
Ia berpendapat, Setiap warga negara Indonesia berhak diberi ruang untuk berekspresi dan berkumpul. Kejadian pembubaran tersebut mengekang mereka untuk berkumpul dan berekspresi. Ia menjelaskan, negara Indonesia tidak ada komunis karena negara ini adalah negara Pancasila.
Terkait dengan permasalahan pembubaran, pihak yang berhak membubarkan pertemuan, seminar dan diskusi adalah kepolisian. Ia menyayangkan tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) karena tindakan tersebut bukan hak mereka.
Ia mengatakan korban komunis sudah menderita selama puluhan tahun dan sekarang sudah tahun 2013, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ingin melakukan aksi kelompok-kelompok tersebut seharusnya menggunakan cara lain seperti pembinaan, pemeliharaan, advokasi.
Ketua Sub Komisi Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM ini datang setelah Anggota DPR RI, sekaligus Wakil Fraksi PDI-P di MPR RI, H Djuwarto. Mereka datang dan kemudian masuk ke dalam ruangan Dir Reskrimum Kombes Pol Kris Erlangga Aji Widjaya. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.
Menanggapi desakan tersebut, Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti megatakan desakan ini adalah tanda kepedulian terhadap Polda DIY. Ia berterimakasih dan menghargai perhatian mereka. Namun, Terkait Kasus yang terjadi tidak bisa diselesaikan begitu saja, lantaran banyak hal yang harus di dalami.
Ia mengatakan, dalam hal ini Polda tetap berkomitmen untuk menjaga ketertiban di Yogyakarka. Ia berharap masyarakat bisa mendukung dan memberikan informasi sekecil mungkin jika ada gerak gerik yang mencurigakan dan prilaku aneh. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
DPR Desak Polda DIY Tuntaskan Kasus Kekerasan
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2013/11/dpr-desak-polda-diy-tuntaskan-kasus.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
DPR Desak Polda DIY Tuntaskan Kasus Kekerasan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
DPR Desak Polda DIY Tuntaskan Kasus Kekerasan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar