Menurutnya, pada dasarnya Kulonprogo tetap mampu menangani kekurangan BLSM itu bila dipaksakan. Hanya saja, bila cara itu ditempuh, harus ada pos-pos dana tertentu yang dikorbanban karena pengalihan alokasi.
"Tetap bisa walaupun dipaksa. Tapi, harus mengurangi pembangunan porsi lain. Misalnya, jalan tidak akan diaspal atau bantuan untuk warga yang sakit berkurang karena dananya dialihkan untuk nalangi BLSM," kata Hasto, Rabu (24/7).
Tidak hanya itu, Pemkab dikatakannya juga sudah menyiapkan dana khusus pada APBD Perubahan untuk kebutuhan raskin daerah. Hal ini dilakukan mengingat masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan beras subsidi tersebut.
Karena itu, Hasto berharap, bila memungkinkan dana talangan BLSM itu tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Karena, diakuinya, Kulonprogo akan kerepotan bila instruksi tersebut dipaksakan.
"Untuk daerah yang PAD-nya kecil dan tidak punya sumber daya melimpah kan berat sekali. Apalagi belanja pegawai kita sampai 64%," terangnya. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pemkab Kulonprogo Ogah Tombok BLSM
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2013/07/pemkab-kulonprogo-ogah-tombok-blsm.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pemkab Kulonprogo Ogah Tombok BLSM
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pemkab Kulonprogo Ogah Tombok BLSM
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar