Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr Kristanto, mengatakan, Puskesmas dan rumah sakit yang belum memiliki incinerator, harus bekerjasama dengan yang sudah memiliki incinerator. "Kami terus melakukan pengawasan," katanya, belum lama ini.
Ia menyebutkan, rumah sakit yang sudah memiliki incinerator antara lain RSUD Margono Soekarjo, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RSOP Othopaedi, RS Wijayakusuma, dan RS Islam Purwokerto.
Sedangkan Puskesmas yang dilengkapi incinerator adalah Puskesmas yang melayani rawat inap, yakni Sumpiuh I, Sumpiuh II, Kemranjen II, Kebasen, Jatilawang dan Rawalo. "Rata-rata tiap bulan satu Puskesmas menghasilkan 0,5 meter kubik. Sedangkan rumah sakit 5 meter kubik per bulan," katanya.
Dengan demikian, sedikitnya ada 11 meter kubik sampah Puskesmas dan 110 meter kubik sampah rumah sakit di Banyumas. Di seluruh Jawa Tengah, diperkirakan tidak kurang dari 2.500 meter kubik sampah yang dihasilkan rumah sakit dalam sebulan.
Ribuan meter kubik itu, sebagaimana Peraturan Kemenkes No 1204 tahun 2004, harus dipisah menjadi dua, yaitu limbah klinis yang mengandung peralatan-peralatan terinfeksi dan limbah nonklinis atau domestik yang tidak mengandung alat yang terinfeksi.
Hal sama terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah sakit skala kecil dengan tipe D, belum semua memiliki tempat pengolahan limbah, sehingga harus bekerjasama dengan rumah sakit tipe C atau D, dalam hal pengelolaan limbahnya.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr Sarminto, menjelaskan, kewenangan rumah sakit tipe C dan D berada di kabupaten/kota. Sedangkan provinsi hanya membawahi rumah sakit tipe B. Sementara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bertanggungjawab terhadap berbagai regulasi bagi rumah sakit tipe A.
"Beberapa rumah sakit kecil belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah, biasanya bekerja sama dengan rumah sakit besar untuk pengelolaannya. Jadi limbah yang dimiliki disetorkan untuk diolah bersama di rumah sakit yang lebih besar," ujar Sarminto.
Dinkes DIY Pihaknya mencatat, dari total 63 rumah sakit di DIY, telah mengelolah limbah padat maupun cair secara baik.
Setiap rumah sakit yang ada di DIY telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.
Setiap tahun, Dinas Kesehatan DIY melakukan uji sampling kepada beberapa rumah sakit guna mengetahui kelayakan beberapa faktor. Antara lain kualitas udara, konstruksi bangunan, sanitasi air bersih, pengelolaan kualitas makanan, termasuk pengelolaan limbahnya.
Pada uji 2011 terhadap 20 rumah sakit, 75 persen di antaranya memenuhi syarat. Sedangkan pada 2012, uji sampling yang dilakukan pada 20 rumah sakit, hanya ada satu rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan wajib.
"Kami sifatnya melakukan pembinaan. Para pengelola rumah sakit biasanya langsung melakukan perbaikan, atau membenahi kelengkapan persyaratan jika ada yang belum terpenuhi," papar Sarminto.
Demikian juga dengan pengelolaan limbah pada 121 Puskesmas di DIY. Meskipun kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, Dinas Kesehatan DIY mencatat, mayoritas Puskesmas melakukan kerja sama dengan rumah sakit untuk mengolah limbah.
"Limbah cair yang dihasilkan Puskesmas biasanya tidak banyak. Untuk itu mereka biasanya menyetorkan limbahnya kepada rumah sakit untuk diolah. Sedangkan limbah padat pengolahannya dilakukan dengan cara dibakar dengan suhu tertentu. Kalau ini semua Puskesmas sudah melakukannya dengan baik," tandas Sarminto. (Tim)
(Tribunjogja.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Sampah RS Capai 2.500 Meter Kubik
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2012/10/sampah-rs-capai-2500-meter-kubik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Sampah RS Capai 2.500 Meter Kubik
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Sampah RS Capai 2.500 Meter Kubik
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar