Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza
TRIBUNJOGJA.COM - Masalah utama buruh yang setiap tahun tak kunjung menemukan kesepakatan adalah terkait penentuan upah minimum. Dari tahun ke tahun masalah ini seperti tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, begitu pun tahun 2015 ini.
Penetapan UMK Yogyakarta sebesar Rp1.302.500, masih dianggap rendah kenaikannya daripada tahun sebelumnya, dan tidak bisa menjadi patokan untuk hidup layak. Apalagi, banyak harga kebutuhan pokok yang naik akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak (bbm) dalam dua bulan terakhir.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi, baru-baru ini kepada Tribunjogja.
"Ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana komitmen pemerintah daerah dan gubernur untuk kesejahteraan buruh," ujarnya.
Kondisi ini, lanjutnya, akan makin terasa dampaknya bagi para buruh outsourching yang biasanya hanya menerima besaran gaji berdasar UMK saja. Karena itu, pihaknya memandang penting serta perlu mendorong pemerintah daerah menetapkan upah minimum sektoral, sehingga setiap profesi bisa dihargai sesuai kemampuannya.
Dirinya memandang baik Permennakertans no 19 tahun 2012 yang membatasi buruh outsourching hanya dibolehkan pada lima jenis pekerjaan. Namun ke depannya, dia masih berharap dan optimis bahwa buruh outsorching harus dihapuskan.
"Ini menjadi agenda lain yang harus diselesaikan pemerintah sekarang, karena masih banyak sekali agenda perburuhan yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK, seperti Perpres jaminan kesehatan dan Perpres jaminan pensiun," tandasnya. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Persoalan Upah Masih Jadi Kendala Utama
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2015/02/persoalan-upah-masih-jadi-kendala-utama.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Persoalan Upah Masih Jadi Kendala Utama
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Persoalan Upah Masih Jadi Kendala Utama
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar