Penanganan Sungai Berorientasi Proyek

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yosep Hari Wibowo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - FAKTA ini terekam dari penelusuran dan wawancara ke sejumlah pihak berbeda wilayah dan satuan kerja. Sebagai ilustrasi, BLH Kota Yogya melempar tanggungjawab ke Sleman, yang posisinya berada di hulu sungai.

Gambaran lain, BLH DIY mengaku hanya fokus menangani Sungai Winongo. Sungai lainnya seperti Code pernah ditangani, namun itu dilakukan jauh hari sebelum erupsi Merapi yang menimbulkan banjir lahar dingin.

Ketua Merti Kali Code, Totok Pratono, mengungkapkan, penanganan sungai secara keseluruhan masih terkendala persoalan kelembagaan, masalah manajemen yang belum pasti. Hal ini menjadi substantif karena pada praktiknya pemerintah masih saling lempar tanggungjawab.
"Pada PP No 38 TH 2011, tentang sungai, peran Balai Besar Sungai Serayu Opak sebenarnya ada. Namun sungai di kota masuk sub DAS Progo, dan SDM mereka tentu tidak cukup untuk mengurus sungai di kota," kata Totok.

Peran komunitas dan masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Hanya, manajemen dari pemerintah belum menyatu sehingga arahnya tidak jelas. Seharusnya, jika semua dapat menyatu dalam satu manajemen, implementasi penanganan sungai di Yogyakarta dapat dirembuk bersama.

"Pemerintah mau apa, komunitas ingin apa, ini yang belum sejalan. Pernah duduk bersama tetapi setiap pertemuan orang pemerintah yang datang berbeda-beda," lanjutnya. Semangat dan kesadaran masyarakat menjaga sungai tanpa manajemen terpusat akan sulit berhasil.
Menurutnya, masyarakat lebih kurang hanya serupa relawan yang membutuhkan sokongan dari pemerintah. Di Merti Kali Code misalnya, disebutkan, beberapa kampung di pinggiran sungai sejak lama berniat menjadikan Code bersih dan sehat. Namun sejak lahar dingin menerjang, masyarakat harus mulai dari nol.

Kendalanya, saat ini pemerintah tidak begitu fokus pada penanganan Code, melainkan berkonsentrasi pada Sungai Winongo. Alhasil, beberapa forum yang semula mengelola taman dan menjaga kebersihan sungai di wilayahnya kini tidak lagi sering berkoordinasi.
Ada beberapa taman di pinggir sungai misal di daerah Jetisharjo, Terban, Ledok Macanan, Keparakan, Tungkak, dan Jogoyudan, yang kini tidak terkelola dengan baik.

"Sekarang kondisinya tidak bagus lagi. Ini seharusnya menjadi identifikasi untuk perbaikan bantaran sungai. Tapi pemerintah bekerja kerap dibatasi penganggaran. Padahal bekerja di masyarakat tidak bisa demikian, tetapi harus kontinyu," ujarnya.

Orientasi proyek
Ketua Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong, Agus Supriyanto, mengungkapkan hal sama. Menurutnya, upaya masyarakat dan pemerintah secara bersama harus ditingkatkan lagi.

Pasalnya, selama ini masih ada masyarakat yang belum tersentuh, terutama dalam hal kesadaran menjaga kebersihan dan kesehatan sungai.

Dia menyoroti, beberapa program pemerintah masih bersifat project oriented. Hal itu yang selama ini perlu menjadi fokus bersama mengingat keberadaan sungai menjadi tanggungjawab semua.

"Ada unsur masyarakat, swasta, komunitas dan pemerintah, pilar itu semua harus terlibat. Saya tidak ingin mengritisi atau meyalahkan. Tapi perlu kumpul dan buat komitmen bersama agar masalah bisa dipecahkan," kata Agus.

Kepala Bidang Kapasitas Lingkungan BLH Kota Yogyakarta, Ika Rostika, mengatakan, program kota berkaitan dengan sungai cukup banyak. Namun jika hal itu tidak diikuti oleh kabupaten lain, yaitu Sleman dan Bantul, maka upaya tersebut akan percuma.
Wilayah Kota Yogyakarta memang menjadi bagian yang dilintasi tiga sungai, yaitu Code, Winongo dan Gajah Wong. Satu lagi yaitu Sungai Manunggal yang selama ini lebih banyak tertutup infrastruktur perkotaan seperti jalan dan bangunan.

Semua sungai itu menurutnya masih sangat kotor dan berbau terutama karena kandungan e coli tinggi. Dia menegaskan, persoalan sungai itu tidak bisa lepas dari wilayah lain. Bukan tidak mungkin, menurutnya, sumber pencemaran berasal dari Sleman yang berada di hulu.

Manajemen tunggal
Jika Kota Yogya telah berkomitmen soal kebersihan sungai, seharusnya wilayah lain juga melakukannya. "Kami minta provinsi agar mengoordinasikan ini. Seringkali kami harus teriak-teriak, hei Sleman jangan buang sampah ke sungai. Tapi ini belum sepenuhnya berjalan," ujar Ika.

Pada 2014 ini, BLH Kota memiliki anggaran senilai Rp 500 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pemeriksaan dan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas air sungai. Selain itu juga untuk beberapa kegiatan di masyarakat, misal sosialisasi untuk mengajak masyarakat sadar menjaga kebersihan sungai.

Meski demikian, Ika mengakui kegiatan di masyarakat terutama hanya melalui event-event seperti festival sungai. Terpenting, kerja pemerintah lintas kabupaten dan kota serta provinsi belum berjalan dalam satu manajemen.

"Harusnya one river one management. Katanya nanti akan diambilalih provinsi, mereka yang akan urusi dari hulu ke hilir. Tapi ini baru wacana dan dibicarakan," tutur Ika.

Kasubid Pengendalian Pencemaran Air Tanah dan B3, BLH DIY, Ir Reni Anggraeni MSc, mengakui bahwa saat ini provinsi masih fokus pada penanganan Sungai Winongo. Sungai lainnya, terutama Code menurutnya pernah dikelola sejak sebelum banjir lahar dingin.
Sebagai bagian dari program kali bersih, Reni menyebutkan ada beberapa program sepanjang 2012-2016. Lima program di antaranya adalah pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas air, pelestarian fungsi DAS, dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

BLH DIY memiliki anggaran senilai Rp 393 juta. Selain untuk penanganan program kali bersih, anggaran tersebut juga untuk membuat kajian daya tampung beban pencemaran limbah air sungai lintas kabupaten.(ose)

Anda sedang membaca artikel tentang

Penanganan Sungai Berorientasi Proyek

Dengan url

http://jogyamalioboro.blogspot.com/2014/07/penanganan-sungai-berorientasi-proyek.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Penanganan Sungai Berorientasi Proyek

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Penanganan Sungai Berorientasi Proyek

sebagai sumbernya