Laporan Reporter Tribun Jogja, Ekasanti Anugraheni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Politik uang (money politics) berpotensi muncul lagi jelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang. Terutama saat Ramadan. Hanya saja, intensitasnya diprediksi berkurang dibanding saat Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu.
"Potensinya masih ada. Serangan fajar, pascabayar dan bentuk-bentuk lainnya masih akan muncul. Hanya tidak sebanyak Pileg kemarin," ucap Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) UII Anang Zubaidi dalam evaluasi penyelenggaraan Pileg bersama Badan Pengawas Pemilu RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY di Hotel Inna Garuda, Selasa (24/6).
Potensi money politics dimungkinkan mulai banyak bermunculan memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan itu, banyak orang yang mendermakan hartanya. Hal itu yang potensial ditumpangi para elit parpol pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Misalnya saja melalui kegiatan buka bersama, sahur on the road, zakat, pembagian sembako murah dan lain sebagainya.
"Warga harusnya waspada dengan pemberian-pemberian itu. Lihat track record-nya. Ada elit parpol yang biasanya tidak sowan kiai, mendadak sowan. Biasanya tidak berderma, mendadak bagi-bagi sumbangan hari raya," ucap akademisi yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Sayangnya, masyarakat sering kali terlalu lugu menanggapi hal-hal semacam itu. Mereka tidak mencium tendensi di balik pemberian itu. Apalagi jika sampai menyebutkan visi misi dan ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu. "Money politics itu tidak hanya uang, tapi juga barang, untuk mempengaruhi pilihan saat Pemilu. Ini butuh kejelian pengawas pemilu," paparnya.
Kendati demikian, pola money politics jelang Pilpres akan sedikit berbeda. Upaya intervensi pilihan itu lebih banyak menyasar ke kalangan pemilih mengambang yakni kalangan pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) serta kalangan menengah ke bawah. "Mereka jadi sasaran empuk," tandasnya.
Dampak Negatif
Berdasarkan penelitian PSHK UII pada Pileg April lalu, 80 persen responden yang merupakan pemilih pemula menyebut money politics memberikan dampak negatif. Tapi, 20 persen sisanya masih mentolerir pelanggaran tersebut. "Ya mereka mengganggap itu rezeki. Ada lagi yang menerima toh tidak akan mengubah pilihan mereka. Sebagian lainnya karena tidak tahu harus melaporkan pelanggaran itu kemana," urai Anang dalam forum.
Anang mengatakan, apa pun alasannya, perlu diwaspadai agar momen Ramadan tidak dimanfaatkan untuk money politics. Ini bukan hanya tugas pengawas pemilu (Bawaslu atau Panwaslu), namun tugas semua pihak.
"Jumlah pengawas Pemilu sedikit, tidak sebanding dengan jumlah pemilih. Harapannya, warga juga aktif melakukan pengawasan. Bawaslu sudah mengakomodasi, kalau ada dugaan money politics silakan lapor," kata Anang.
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengakui, potensi money politics pada saat Ramadan memang ada. Karenanya, warga harus memahami betul batasan money politics. "Pembagian bahan kampanye berupa benda non-APK (Alat Peraga Kampanye) seperti topi, kaos senilai lebih dari Rp50.000 bisa diindikasikan money politics," ucap Hamdan.
Hal itu sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2012 yang menyebutkan, pembagian bahan kampanye senilai lebih dari Rp50.000 bisa disebut sebagai money politics. "Jadi memang butuh pengawasan intensif, termasuk nomimalnya perlu dihitung," ungkapnya.
Untuk menekan potensi money politics KPU DIY mengimbau agar kegiatan di rumah peribadatan tidak digunakan sebagai ajang kampanye. "Hal itu berpotensi memecah umat, terkotak-kotak dan terpolarisasi ke salah satu pilihan," tandasnya. (Tribunjogja.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Ramadan Rawan Politik Uang Lewat Buka Bersama
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2014/06/ramadan-rawan-politik-uang-lewat-buka.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ramadan Rawan Politik Uang Lewat Buka Bersama
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ramadan Rawan Politik Uang Lewat Buka Bersama
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar