Laporan Reporter Tribun Jogja, Dwi Nourma Handito
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Uji publik Kartu Menuju Sejahtera (KMS) untuk 2015 akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta pada awal Mei mendatang. Saat ini Dinsosnakertrans masih berusaha untuk menyelesaikan proses inventarisir data usulan penerima KMS 2015.
"Data dari kelurahan yang sudah terinventarisir sekitar 90 persen, akhir april kemungkinan akan selesai. Karena petugas teknis yang mengurusi hal tersebut hanya dua orang," kata Tri Maryatun, Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2014).
Meskipun inventarisir data usulan penerima KMS belum selesai, namun Dinsosnakertrans sudah menyusun jadwal untuk melakukan uji publik. Direncanakan untuk uji publik di wilayah akan dilakukan pada 5 hingga 20 Mei 2014 mendatang.
Menurut Tri, pihaknya sudah mengajukan surat ke Sekretaris Daerah (Sekda) terkait dengan uji publik tersebut. Nantinya surat tersebut akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan uji publik pertama di wilayah.
"Sembari menunggu penyelesaian inventarisir, kita sudah mengajukan surat ke Sekda untuk uji publik pertama. Kemungkinan akhir April kita akan mengundang lurah terkait dengan uji publik," kata Tri Maryatun.
Nantinya verifikasi akan dilakukan di Kelurahan dengan mengundang RT dan RW. Hasil dari verifikasi tersebut akan digunakan untuk membedakan kategori miskin dan menjadi dasar untuk uji publik kedua.
Untuk 2014, dari data yang dikeluarkan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta penerima KMS berjumlah 20.481 KK. Dari jumlah tersebut, kategori rentan miskin berjumlah 10.907 KK, kategori miskin berjumlah 9.365 KK dan kategori fakir miskin berjumlah 209 KK.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listiano menyebutkan penilaian yang dilakukan untuk menentukan penerima KMS harus benar-benar obyektif. Meninggat masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan KMS justru tidak mendapatakan KMS.
"Jadi kecermatan Dinsos dalam penilaian di lapangan harus lebih teliti dan wajib melibatkan pengurus RT dan RW. Usulan RT dan RW harus benar-benar diprioritaskan, karena beliau-beliau yang mengetahui kenyataan di lapangan," kata Rifki. (Tribunjogja.com)
Skandal Kuliner Terkait
Disegel, Bakpia Tidak Asli Jadi Buronan di Malaysia
Anda sedang membaca artikel tentang
Baru 90 Persen Data KMS Terinventarisir
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2014/04/baru-90-persen-data-kms-terinventarisir.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Baru 90 Persen Data KMS Terinventarisir
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Baru 90 Persen Data KMS Terinventarisir
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar