Penyelesaian Krisis Demokrat Diragukan Berhasil

Written By Unknown on Senin, 18 Februari 2013 | 11.22

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada Minggu (17/2/2013) dinilai tetap tidak akan memecahkan kebuntuan yang dihadapi partai pemenang Pemilihan Umum 2009 itu. Penyebab utamanya adalah masih terpeliharanya kisruh yang berlarut-larut dalam tubuh partai itu.

Meskipun Rapimnas Partai Demokrat berjalan lancar dan tidak terlihat gejolak selama rapimnas, ditengarai masih ada masalah di tubuh partai tersebut. Hal ini terutama antara kubu pendukung Ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendukung Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Upaya penyelamatan yang menjadi pemeo kubu SBY justru akan menjelma menjadi salah satu alat penghancur partai," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti, Minggu. "Partai ini mengalami deadlock. Tak akan ada yang memenangi pertarungan ini, kecuali mereka akan menemukan kehancuran sendiri."

Menurut Ray, biang masalah itu sudah mulai ditanam Yudhoyono dengan penempatan kekuasaan mutlak di tangan majelis tinggi. Rapimnas yang dilaksanakan atas nama majelis tinggi merupakan bibit penghancur yang lain. Praktik itu merupakan penyimpangan ketentuan organisasi. Terlebih jika merujuk Undang-Undang Partai Politik, kedudukan dan kewenangan majelis tinggi hampir tak dikenal.

"Seburuk-buruk parpol, kekuasaan tidak boleh beralih ke tangan majelis tinggi. Seburuk-buruk konstitusi parpol, mestinya tak mengenal rapimnas yang dilaksanakan atas dasar perintah majelis tinggi," ujar Ray.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, mengatakan, pengambilalihan tugas oleh majelis tinggi akan berakhir jika elektabilitas Demokrat membaik menjadi 15 persen pada empat atau enam bulan mendatang. "Majelis tinggi selesai mengambil alih jika elektabilitas sudah normal," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Saan Mustopa menjelaskan, majelis tinggi mengambil alih karena saat ini, DPP tak mungkin bekerja sendiri. "Sebagai organ partai tertinggi, majelis tinggi, yang didalamnya terdapat DPP, mengambil alih," ucapnya.

Setelah rapimnas, kata Saan, semua kader harus melakukan tindak lanjut dengan cara memperkuat basis politik mereka dan turun ke masyarakat. Lewat pakta integritas, kader dicegah untuk melakukan tindakan yang melanggar norma susila dan etika.

Ketua DPP Demokrat Umar Arsal mengatakan, setelah mendengarkan arahan Yudhoyono dalam rapimnas, para kader yang selama ini meminta Anas mundur akan malu. Yudhoyono tegas meminta para kader tidak saling menyerang dan tidak terpancing isu yang tak bertanggung jawab.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Gede Pasek Suardika juga mengatakan, setelah rapimnas diharapkan tidak ada kader yang bertindak negatif dengan meminta Anas mundur. "Kalau kader memang ingin memberikan nilai tambah ke partai, ya, jangan bertindak negatif lagi," ujarnya.

"Kalau ada kader yang meminta Ketua Umum mundur, berarti telinganya tuli, tidak mendengarkan arahan Pak SBY," kata Ketua DPC Demokrat Cilacap Trihadianto

Namun, politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, yang selama ini getol meminta Anas mundur tetap pada sikapnya. "Saya tetap meminta Anas secara legowo mundur untuk menyelamatkan partai ini," katanya.

(Tribunjogja.com)


Anda sedang membaca artikel tentang

Penyelesaian Krisis Demokrat Diragukan Berhasil

Dengan url

http://jogyamalioboro.blogspot.com/2013/02/penyelesaian-krisis-demokrat-diragukan.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Penyelesaian Krisis Demokrat Diragukan Berhasil

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Penyelesaian Krisis Demokrat Diragukan Berhasil

sebagai sumbernya

0 komentar:

Posting Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger