Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Para dukuh se Kabupaten Sleman, mengaku kecewa dengan tidak disetujuinya usulan kenaikan Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). Mereka mengeluh karena selama empat tahun pengusulan, tak ada perhatian serius dari pemerintah.
Ketua Paguyuban Dukuh se-Sleman "Cokro Pamungkas" Sukiman Hadi Wijoyo mengungkapkan, upah untuk para Dukuh seharusnya berada dikisaran Rp 1 juta.
"Paling tidak sesuai dengan Upah Minimal Provinsi UMP, yang kita harapkan pada tahun 2014 ini, sehingga pada tahun 2015 dapat berjalan sesuai rencana," ungkapnya, Rabu (20/08).
Kenaikan tunjangan diluar tanah bengkok ini, dinilai wajar oleh Sukiman. Ia menyebut bahwa tugas dan tanggung jawab dukuh yang semakin kompleks. Untuk mengusahakan hal tersebut, para dukuh berencana bertemu dengan Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Sleman guna menyampaikan usulan tersebut.
"Secara lisan sudah kami sampaikan. Kedepan melalui pengajuan resmi, kami akan mengajukan kembali kepada bagian Pemdes Sleman Pemkab Sleman," ujar Sukiman, seusai menghadiri acara Syawalan antar dukuh se-Sleman.
Akan tetapi para dukuh harus menelan kekecewaan, karena pada pengusulan APBD perubahan 2014, tidak teranggarkan. Hal ini disampaikan secara gamblang oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.
Ia menyebut bahwa penganggaran kenaikan TPAPD belum diikutsertakan dalam pembahasan APBD murni maupun perubahan 2014. Sri Purnomo mengungkapkan agak sulit jika hal itu direalisasikan untuk tahun ini.
Namun demikian, ia melihat jika semuanya berjalan berdasarkan peraturan teknis, kenaikan TPAPD dapat terealisasi pada tahun depan. "Kalau untuk kenaikan pada tahun ini, dirasa sulit. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa diusahakan pada tahun 2015," tuturnya.
Menyampaikan pidato dalam pertemuan para dukuh se-Sleman, Sri Purnomo juga nguda rasa mengenai gaji, Bupati dan wakilnya yang tak kunjung naik. "Selama sembilan tahun, realisasi mengenai kenaikan gaji Bupati dan wakil bupati. Juga tak kunjung diteken oleh Presiden," terangnya.
Selain mengusulkan kenaikan tunjangan, para dukuh juga menuntut agar Pemkab Sleman memberikan pembelajaran terkait UU Desa no 6/2014. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana yang cukup besar.
"Kami memerlukan bimbingan teknis terkait UU Desa yang akan segera diberlakukan, agar tidak ada perangkat desa yang terjerat masalah hukum," tutup Sukiman. (tribunjogja.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Dukuh Se-Kabupaten Sleman Minta Kenaikan Tunjangan
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2014/08/dukuh-se-kabupaten-sleman-minta.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dukuh Se-Kabupaten Sleman Minta Kenaikan Tunjangan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dukuh Se-Kabupaten Sleman Minta Kenaikan Tunjangan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar