Laporan Reporter Tribun Jogja, Ekasanti Anugraheni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 4500 pasukan loreng TNI bersenjata siap diterjunkan untuk mengamankan Pilpres 9 Juli 2014 di DIY. Pasalnya, DIY masuk dalam 10 besar deretan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi nasional versi Bawaslu.
Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Sabrar Fadhilah mengatakan, seluruh personelnya, 4500 pasukan akan menggelar patroli gabungan bersama kepolisian. Pasukannya juga akan dilengkapi senjata lengkap. "Oiya dong, tentara kok. Tapi nanti penggunaannya diatur. Sifatnya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar," tegas Sabrar dijumpai usai Rakor Pengamanan Pilpres di Kepatihan, Senin (7/7).
Kendati demikian, Sabrar menegaskan, langkah pengamanan itu bukanlah untuk menakut-nakuti warga. Melainkan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan saat Pilpres. Sebab, Pilpres kali ini head to head antara dua pasangan calon saja.
"Masyarakat nggak perlu ngeri karena pasukan loreng dimana-mana. Ini bukan perang. Kami hanya ingin masyarakat tenang jalan menuju TPS. Meninggalkan rumah tidak takut," ucap mantan ajudan Wakil Presiden Boediono itu.
Menurut Sabrar, bentrokan yang terjadi sebenarnya bersumber dari pertikaian lama antara dua parpol di DIY. Itu sudah bermula sejak 1971. Kini, saat keduanya berada di dua kubu capres yang berbeda, pertikaianpun meruncing. Hal itu dibenarkan oleh Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana yang tak lama lagi harus menyerahkan jabatannya ke Brigjen Pol Oerip Soebagyo. "Basis kedua kelompok itu yang terus diantisipasi. Misalnya taman parkir Ngabean," ucap Haka.
"Kaya waktu rusuh tanggal 24 Junj kemarin, personel Polda DIY jaga ketat di tengah Ngabean. Akhirnya tidak ada korban," ungkapnya.
Polda DIY juga akan menerjunkan 6564 personelnya untuk pengamanan Pilpres bekerjasama dengan linmas. Tidak semata saat hari pemungutan suara, namun hingga saat masa penghitungan dan penetapan suaranya.
"Warga penolak proyek di Kulonprogo juga harus diwaspadai. Mereka mengancam golput. Jangan sampai terus menghalangi warga lain yang ingin nyoblos," papar Haka.
Selain potensi konflik kedua kubu capres, kemungkinan kurangnya surat suara juga menjadi potensi konflik yang harus diwaspadai. Khusus di DIY, banyak mahasiswa luar daerah yang menggunakan suaranya di sini. Jumlahnya sekitar 6.000 orang. Sementara cadangan surat suara hanya dua persen per-TPS. Karenanya, harus ada mekanisme pergeseran-pergeseran TPS agar mereka tetap bisa menyalurkan hak suaranya.
Bupati Sleman Sri Purnomo membenarkan hal itu. Pihaknya mengupayakan pergeseran TPS bagi para mahasiswa. "Kami fasilitasi di sekitar Depok, Sleman agar bisa melayani semuanya," ucap Sri Purnomo sembari memasuki mobilnya.
Bagi mahasiswa yang belum memiliki formulir A5 untuk nyoblos, mereka bisa menggunakan KTP. Namun, mereka difasilitasi satu jam sebelum TPS ditutup. "Semoga Sleman aman nyaman dan damai. Siapapun yg menang kita dukung. Semoga yang menang tidak umuk, yang kalah tidak ngamuk," harapnya.
Terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan, ada sekitar 151 titik rawan konflik di lingkup Kota Yogyakarta. Itu meliputi kerawanan di TPS ataupun bentrokan. Itu dikarenakan adanya regrouping TPS dibandingkan Pileg 9 April lalu. Waktu itu ada 953 TPS, sekarang hanya ada 802 TPS karena beberapa digabung. Praktis, satu TPS akan melayani lebih banyak orang.
"Ya kami antisipasi semua potensi konfliknya. Besok akan ada apel pengamanan bersama," ujar Haryadi. (esa)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pasukan Loreng Bersenjata Siap Awasi Pilpres
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2014/07/pasukan-loreng-bersenjata-siap-awasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pasukan Loreng Bersenjata Siap Awasi Pilpres
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pasukan Loreng Bersenjata Siap Awasi Pilpres
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar